Demokrasi dalam Ambang Ideologi Kapitalisme

Gambar oleh: https://ahmadnoormuhammad2013.

Sejak negara Indonesia merintih dalam kondisi yang terhegemoni di bawah kekuasaan diktator pemerintah Orde Baru, sekitar tiga puluh dua tahun lamanya, kebebasan untuk bersuara dibungkam dengan tangan-tangan kekejaman lewat sistem birokrasi. Tentu pada saat itu ideologi demokrasi yang dimpikan oleh proklamator Indonesia, Ir. Soekarno, pada kenyataanya hanya isapan jempol belaka, nyaris masyarakat dibingungkan dengan dasar demokrasi yang tak demokratis.

Saat ini, setelah era Orde Baru hancur di tangan para mahasiswa dan digantikan dengan era reformasi sekitar sembilan belas tahun lamanya, kran kebebasan perpendapat dibuka secara lebar, pintu ijtihad dibuka tak ada batasnya, sehingga ideologi-ideologi baru tak dapat dikendalikan lagi merebak masuk, pada gilirannya ideologi itu merongrong sistem bangunan ideologi negara pancasila ini dengan berbagai ideologi yang terombang ambing, baik munculnya Islam garis keras, yang ingin membumikan sistem negara syari’ah, sebut HTI yang beberapa tahun lalu sudah dibubarkan oleh negara karena tidak sesuai dengan ideologi negara.

Tidak hanya HTI sebenarnya, organisasi lain yang diwakili dengan islam liberal, kapitalisme, dan imperialisme menjadikan Indonesia sebagai panggung sekaligus perang ideologi yang tak bisa ditengarai dengan bentuk demokratisasi, sebab itu, menurut hemat penulis, Islam wasathan yang dipelopori oleh kaum sarungan dari kalangan Ahlussunnah wa al-Jama’ah, harus mampu menegahi dan membendung gerakan ideologi yang pada bentuknya nyaris meresahkan masyarakat, hingga menguasai dan mengebiri.

Pada dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur 72 tahun, masyarakat masih bertanya seperti apakah bentuk kebebasan dari kolonialisme itu sendiri? Mungkinkah kemerdekaan tanpa kolonealisme dan imperialisme? Jawabannya, tergantung siapa yang mengendalikan negara pancasila ini, negara yang mempunya dasar UUD 45 sebagai perlindungan masyarakat., agar sejarah silam tidak terjadi yang kedua kalinya, agar sejarah pahit tidak pernah ada kembali.

Dari rasa fobia sejarah masa lalu di atas, canggah demokrasi yang disuarakan oleh penguasa, lambat laun yang katanya, suara rakyat suara tuhan, hanya menjadi suara kekosongan yang tak didengar, bayangkan semakin hari kekayaan sumber daya alam negara kita dikeruk dan dikuasai oleh orang-orang asing, tanah-tanah dijarah oleh sebagian besar dari investor yang sengaja diundang dan dilindungi oleh pemerintah.

Jika kenyataan ini terus berlarut dan menjadikan tanah Indonesia nyaris dikuasasi maka siapa yang akan disalahkan? Atau Jokowi yang akan bertanggung jawab karena membuka lebar pintu bagi para investor, dan memberikan jalan seluas-luasnya untuk menguasasi tanah-tanah yang ada di Indonesia, kenyataan inilah yang bagi Karl Marx disebut dengan dunia kapitalisme dengan wajah baru di tangan penguasa dan pengusaha.

Sebab itulah kapitalisme menjadi sistem yang bergerak beriringan dengan liberalisme yang menelusup masuk keberbagai determinisme kehidupan manusia, untuk menguasai dan menindas kaum buruh yang lemah, dalam hal ini masyarakat miskin yang butuh perlindungan dari pemerintah. Berhubung masyarakat merupakan bagian yang diutamakan dalam sistem demokrasi negara kita yang jelas tak dibenarkan jika pemerintah malah melindungi hak-hak para investor yang melucuti semua sektor kehidupan masyarakat proletar, tapi kenyataannya malah sebaliknya.

Di sinilah, masyarakat mempertanyakan bangunan demokrasi yang katanya, mendengar suara rakyat dari ruang terjauh sekalipun, memahami kebutuhan rakyat dari hal-hal yang sifatnya speleh hingga pada aspek sosial yang lebih majemuk dan subtansial, melihat apa yang dibutuhkan oleh rakyat dari batas tembok-tembok yang menjulan tinggi.

Share this post